Hate Speech Limitation On Social Media In The Perspective Of Freedom Of Speech And Electronic Information And Transaction Law

International Journal of Humanities and Social Science

© 2021 by SSRG - IJHSS Journal

Volume 8 Issue 5

Year of Publication : 2021

Authors : Bheti Widyastuti, Sulistiyanta

10.14445/23942703/IJHSS-V8I5P115

How to Cite?

Bheti Widyastuti, Sulistiyanta, "Hate Speech Limitation On Social Media In The Perspective Of Freedom Of Speech And Electronic Information And Transaction Law," SSRG International Journal of Humanities and Social Science, vol. 8,  no. 5, pp. 103-107, 2021. Crossref, https://doi.org/10.14445/23942703/IJHSS-V8I5P115

Abstract:

Freedom of speech that applies in Indonesia must be in accordance with the limitations of the applicable laws. The problem of hate speech has been regulated in Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, namely Articles of 28 paragraph (2), and sanctions for violators are listed in Article of 45 paragraph (2). Hate speech can cause problems of discrimination, acts of violence, murder so that hate speech must be taken seriously and get more attention without compromising people’s rights to express their opinions. So based on the analysis, it can be said that hate space is not a form of freedom of speech because hate space has violated the freedom and rights of others who feel demeaned or humiliated by their hate space. Freedom of speech that applies in Indonesia is the freedom that was limited by the rights and responsibilities of others.

Keywords:

Hate Speech, Freedom of speech, Electronic Information, Transactions Law.

References:

[1] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra AdityaBakti, (2004)
[2] Ahnaf, M. I., &Suhadi, Isu-isuKunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. JurnalMultikultural & Multireligius, (2014)
[3] Amalya Salsa Saparina dan DinieAnggraeniDewi, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 18 (1), Bulan Januari-Juni, (2021)
[4] Atmadja I Dewa Gede, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum. Denpasar. Setara Press, (2015)
[5] Dewi Maria Herawati,Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. PROMEDIA, II( 2) , (2016).
[6] HeriGunawan, TinjauanYuridisterhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Res Nullius Law Journal. 2(1) Januari (2020).
[7] Iman Amanda Permatasari, ImplementasiUndang-UndangInformasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23 (1) Juni (2019).
[8] Indriani, Fani, TinjauanYuridisTindakPencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat. JurnalNeliti 3(1) (2016).
[9] Kade Richa Mulyawati, Kebijakan Hukum PidanaTerhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa 15 (2) (2021).
[10] LatipahNasution, HakKebebasanBerpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Buletin Hukum dan Keadilan, Adalah, 4 (3) (2020).
[11] Mardanis,Kontemplasi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia, Rechtsvinding, 2 (3) Desember, (2013).
[12] Maria, Dewi. H, Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. JurnalPromedia 2, (2016).
[13] Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hakatas Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal Ham”, 11 (1) April (2020).
[14] Nur Rahmawati, et al.KebebasanBerpendapatterhadapPemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. PRANATA HUKUM 3(1), Februari (2021).
[15] Puspitasari DwiNikmah, Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial. 2 (14) (2016).
[16] Putu Eva DitayaniAntari, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Undiknas 4 (1) 2017.
[17] Rongiyati, Sulasi, Surat EdaranKapolritentangUjaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat dan Harmonisasi Kemajemukan. Info Singkat Hukum: Kajian SingkatterhadapIsuAktual dan Strategis 7(21) 2015.